Catatan Forum Senja

Oleh: Dr. M. Harry Mulya Zein, Rektor Universitas Pramita Indonesia, dan Kolumnis Produktif tentang Tata Kelola Pemerintahan di berbagai media pers.

M. Harry Mulya Zein

DEMOKRASI sejatinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Melalui pemilihan umum, rakyat menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk menjalankan kekuasaan. Namun, ketika kekuatan uang semakin memengaruhi pencalonan, kompetisi elektoral, hingga keterpilihan seseorang, muncul pertanyaan mendasar: apakah demokrasi masih mencerminkan kedaulatan rakyat atau perlahan bergeser menjadi kekuasaan yang dikendalikan kekuatan modal?

Fenomena tersebut dapat disebut duitokrasi, istilah populer yang menggambarkan dominasi uang dalam proses politik. Meskipun bukan terminologi baku dalam ilmu politik, istilah ini mencerminkan persoalan demokrasi transaksional, ketika kemampuan finansial berpotensi lebih menentukan daripada kompetensi, integritas, dan kualitas kepemimpinan.

Robert A. Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition (1971) menempatkan partisipasi dan kompetisi terbuka sebagai unsur penting demokrasi. Pemikiran Dahl mengingatkan bahwa kesetaraan hak memilih belum cukup apabila kesempatan untuk dipilih menghadapi hambatan struktural, termasuk ketimpangan sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Jeffrey A. Winters melalui Oligarchy (2011) menjelaskan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat menjadi sumber pengaruh politik. Perspektif ini relevan untuk memahami risiko ketika kandidat semakin bergantung pada dukungan finansial kelompok tertentu, sehingga independensi kebijakan publik berpotensi terpengaruh kepentingan penyandang dana.

Dalam konteks Indonesia, Edward Aspinall dan Mada Sukmajati melalui Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots (2016) memperlihatkan bahwa politik uang, patronase, dan jaringan perantara suara merupakan bagian dari dinamika kompetisi elektoral, khususnya berdasarkan penelitian Pemilu Legislatif 2014.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak cukup dipahami sebagai persoalan moral pemilih. Praktiknya berkaitan dengan sistem kepartaian, mekanisme pencalonan, pembiayaan kampanye, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu diarahkan pada pembenahan ekosistem demokrasi secara menyeluruh, bukan sekadar perubahan prosedur penyelenggaraan pemilu.

Pertama, reformasi rekrutmen politik. Partai politik perlu memperkuat kaderisasi dan seleksi kandidat berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan. Mekanisme pencalonan yang transparan diperlukan agar kesempatan politik tidak bergantung secara berlebihan pada kemampuan finansial maupun kedekatan dengan elite partai.

Kedua, reformasi pembiayaan politik. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perlu dicatat melalui sistem digital yang transparan, dapat diaudit, dan mudah diakses publik. Bantuan keuangan negara kepada partai politik juga layak dikaji secara proporsional, disertai kewajiban akuntabilitas, demokrasi internal, dan evaluasi kinerja kelembagaan.

Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum memerlukan koordinasi yang efektif untuk mengawasi kepatuhan pembiayaan politik. Pengawasan harus mengutamakan pencegahan, pembuktian yang sah, serta penerapan sanksi secara konsisten tanpa diskriminasi.

Keempat, pendidikan politik berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai program, rekam jejak, dan kapasitas kandidat. Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada sosialisasi tata cara pemungutan suara, tetapi harus membangun kesadaran bahwa pilihan elektoral menentukan kualitas pemerintahan.

Kelima, penataan sistem dan tahapan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 26 Juni 2025, menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai siklus 2029. Putusan tersebut membuka ruang penataan regulasi dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan, kualitas partisipasi, serta kesinambungan pemerintahan.

Kelima agenda tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan. Transparansi pembiayaan tidak akan efektif tanpa pembenahan pencalonan. Demikian pula penegakan hukum sulit menghasilkan perubahan mendasar apabila struktur kompetisi politik tetap mendorong pengeluaran elektoral yang berlebihan.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pembaruan tersebut merupakan bagian dari penguatan democratic governance, yakni tata kelola yang menghubungkan legitimasi politik, akuntabilitas kekuasaan, dan kepentingan publik.

Namun, reformasi regulasi tetap memerlukan keseimbangan. Pembatasan pembiayaan yang terlalu ketat dapat menghambat kandidat baru, sedangkan pengaturan yang terlalu longgar berpotensi memperbesar ketimpangan kompetisi. Karena itu, revisi undang-undang harus berlandaskan bukti empiris, kajian akademis, dan partisipasi publik yang bermakna.

Pada akhirnya, persoalan demokrasi bukanlah bagaimana menghilangkan uang dari politik. Aktivitas politik tetap membutuhkan pembiayaan yang sah dan terukur. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan kekuatan finansial tidak mengurangi independensi pejabat publik maupun menggeser orientasi kekuasaan dari kepentingan rakyat.

Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi kedaulatan rakyat tidak boleh diperjualbelikan.

Di sinilah esensi revisi Undang-Undang Pemilu: membangun ekosistem politik yang lebih terbuka, berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan, agar demokrasi tidak berhenti sebagai prosedur perebutan kekuasaan, melainkan menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.(*)

Leave a Reply