Catatan Forum Senja
- Oleh: Dr. M. Harry Mulya Zein, Rektor Universitas Pramita Indonesia, dan Kolumnis Produktif tentang Tata Kelola Pemerintahan di berbagai media pers.

Sayangnya, keinginan saya menyaksikan langsung badak bercula satu tidak pernah terwujud. Kami hanya menemukan jejak-jejak kaki badak di tanah.
WACANA pemindahan sebagian badak jawa bercula satu dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menghadirkan persoalan yang melampaui kepentingan konservasi satwa.
Kebijakan tersebut menyentuh dimensi ekologis, kewenangan pemerintahan, serta identitas historis masyarakat Pandeglang.
Gagasan yang dikemukakan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, didasarkan pada kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang dapat mengganggu keberlangsungan populasi badak jawa.
Secara ilmiah, pembentukan habitat kedua merupakan pilihan konservasi yang patut dikaji. Populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang diperkirakan sekitar 80 individu masih terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, keterbatasan keragaman genetik, dan bencana alam.
Namun, relokasi tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan geografis. Kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung habitat, serta keselamatan satwa membutuhkan penelitian komprehensif.
Bagi saya, Ujung Kulon memiliki makna yang lebih personal. Saya lahir di Pandeglang, 66 tahun silam. Kawasan tersebut bukan sekadar taman nasional yang tercatat dalam literatur konservasi, melainkan bagian dari identitas tanah kelahiran.
Pada 1980, ketika masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), saya bersama sejumlah rekan kuliah berkesempatan mengunjungi Pulau Peucang dan kawasan yang ketika itu dikenal sebagai Cagar Alam Ujung Kulon.
Kami sempat menginap di vila yang dikenal sebagai tempat persinggahan Presiden Soeharto ketika memancing. Keindahan hutan tropis dan bentang alam pesisir memberikan pengalaman yang sulit dilupakan.
Sayangnya, keinginan menyaksikan langsung badak bercula satu tidak pernah terwujud. Kami hanya menemukan jejak-jejak kaki badak di tanah. Pengalaman tersebut justru memperlihatkan betapa berharganya keberadaan satwa langka yang hidup jauh dari aktivitas manusia.
Lebih dari empat dasawarsa kemudian, muncul kesedihan tersendiri membayangkan apabila badak jawa suatu saat tidak lagi menghuni Ujung Kulon.
Terlebih, badak bercula satu bukan sekadar kekayaan keanekaragaman hayati. Satwa tersebut telah menjadi simbol identitas Kabupaten Pandeglang, bahkan tercantum dalam lambang resmi pemerintah daerah.
Apabila seluruh populasi badak akhirnya dipindahkan, muncul pertanyaan mendasar: masih relevankah badak dipertahankan sebagai lambang Kabupaten Pandeglang ketika satwa yang dilambangkannya tidak lagi hidup di wilayah tersebut?
Pertanyaan itu bukan tuntutan mengganti lambang daerah, melainkan refleksi mengenai hubungan antara konservasi, identitas lokal, dan keberlanjutan warisan ekologis.
Ujung Kulon sendiri merupakan kawasan konservasi seluas sekitar 105.694 hektare yang telah diakui UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991. Kawasan ini menjadi habitat berbagai satwa, termasuk banteng jawa, macan tutul jawa, owa jawa, serta keanekaragaman flora dan fauna lainnya.
Dengan demikian, perlindungan Ujung Kulon tidak boleh direduksi menjadi penyelamatan satu spesies. Keutuhan ekosistem merupakan prasyarat keberlanjutan seluruh kehidupan di dalamnya.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan juga perlu dijawab melalui keterbukaan informasi. Namun, tanpa bukti terverifikasi, wacana relokasi tidak dapat langsung dikaitkan dengan kepentingan eksploitasi pertambangan.
Dalam perspektif ilmu pemerintahan, persoalan ini memperlihatkan pentingnya hubungan pusat dan daerah dalam tata kelola sumber daya alam.
Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983) menempatkan desentralisasi sebagai instrumen mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Sementara Elinor Ostrom (1990) menegaskan pentingnya kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang menempatkan pengelolaan taman nasional dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pasal 13 menggarisbawahi prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.
Artinya, kewenangan pemerintah pusat harus diimbangi dengan keterlibatan daerah yang merasakan langsung dampak kebijakan.
Pendekatan collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) relevan diterapkan melalui pelibatan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, lembaga konservasi, dan masyarakat sekitar Ujung Kulon.
Pembentukan habitat kedua dapat menjadi strategi penyelamatan spesies sepanjang didasarkan pada bukti ilmiah, transparansi kebijakan, dan perlindungan habitat asal. Relokasi sebagian populasi tidak boleh dimaknai sebagai pengosongan Ujung Kulon dari badak jawa.
Pada akhirnya, pengalaman saya pada 1980 memberikan pelajaran sederhana. Ketika itu saya tidak berhasil melihat badak jawa, tetapi jejak kakinya menjadi bukti bahwa satwa langka tersebut masih hidup di tanah kelahiran saya.
Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal badak bercula satu melalui lambang Kabupaten Pandeglang, sementara keberadaan satwa yang sesungguhnya tinggal menjadi catatan sejarah.
Menyelamatkan badak jawa merupakan kewajiban negara. Menjaga keutuhan Ujung Kulon adalah tanggung jawab bersama. Sebab, keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari jumlah satwa yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari kemampuan negara mempertahankan habitat, keseimbangan ekologis, dan identitas daerah bagi generasi mendatang. (*)
Leave a Reply