Catatan Forum Senja

Oleh: Dr. M. Harry Mulya Zein, Rektor Universitas Pramita Indonesia, dan Kolumnis Produktif tentang Tata Kelola Pemerintahan di berbagai media pers.

Dr. M. Harry Mulya Zein

PUTUSAN pengadilan tidak selalu mengakhiri persoalan politik. Dalam kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, polemik mengenai persyaratan pendidikan dan proses administrasi pencalonannya telah berkembang menjadi perdebatan mengenai kepastian hukum, legitimasi kekuasaan, dan kesinambungan pemerintahan. Persoalan ini tidak lagi sebatas dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut bagaimana konstitusi bekerja ketika kedudukan pejabat negara dipersoalkan.

Perhatian publik kini tertuju pada 9 Desember 2026, tanggal yang disebut sebagai agenda pemilihan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apabila agenda tersebut benar-benar dilaksanakan, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, melainkan apakah seluruh persyaratan konstitusional untuk menyelenggarakan pemilihan telah terpenuhi.

Dalam negara hukum, pergantian pejabat tidak cukup didasarkan pada kesepakatan politik. Setiap tahapan harus memiliki landasan konstitusional yang jelas. Terlebih, jabatan wakil presiden merupakan mandat rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum bersama presiden.

Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran memperlihatkan pentingnya membedakan putusan mengenai keabsahan administrasi dengan keputusan mengenai keberlangsungan jabatan. Sekalipun suatu dokumen dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, akibat hukumnya terhadap kedudukan wakil presiden tidak serta-merta berlaku otomatis. Diperlukan penilaian melalui mekanisme ketatanegaraan yang telah ditentukan UUD 1945.

Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Penegakan hukum harus berlangsung tanpa mengabaikan prosedur konstitusional, sedangkan stabilitas pemerintahan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban publik.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, David Beetham melalui The Legitimation of Power (1991) menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan dibangun atas tiga unsur: kesesuaian dengan aturan, pembenaran berdasarkan nilai yang diterima masyarakat, serta persetujuan terhadap hubungan kekuasaan tersebut.

Dengan kerangka itu, mandat elektoral memang memberikan legitimasi demokratis. Namun, legitimasi harus terus dipelihara melalui kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan informasi, dan kepercayaan masyarakat. Ketika muncul persoalan mengenai persyaratan jabatan, negara berkewajiban memberikan penjelasan yang dapat diuji secara objektif.

Mark Bovens dalam Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework (2007) menempatkan akuntabilitas sebagai hubungan antara pemegang kewenangan dan forum pengawas. Di dalamnya terdapat kewajiban menjelaskan tindakan, kesempatan mengajukan pertanyaan, proses penilaian, serta kemungkinan konsekuensi.

Pandangan tersebut relevan bagi pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga negara. Kejelasan dokumen, prosedur verifikasi, serta tindak lanjut putusan pengadilan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan, bukan semata-mata persoalan pribadi seorang pejabat.

Dari sudut hukum tata negara, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Mekanisme tersebut harus dibedakan dari kewenangan MPR mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Artinya, kewenangan Presiden Prabowo mengajukan dua calon dan kewenangan MPR memilih penggantinya baru dapat dijalankan setelah kekosongan jabatan terjadi secara sah. Rencana persidangan tidak dapat menggantikan persyaratan konstitusional tersebut.

Apabila proses pemilihan benar-benar berlangsung, Presiden Prabowo menghadapi keputusan politik yang penting. Dua calon yang diajukan perlu memenuhi seluruh persyaratan hukum, sekaligus memiliki pengalaman pemerintahan, integritas, kemampuan koordinasi, dan pemahaman terhadap tantangan pembangunan nasional.

Dalam sistem presidensial, wakil presiden bukan sekadar pelengkap kekuasaan. Ia merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki fungsi konstitusional serta peran strategis dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.

Karena itu, pemilihan wakil presiden tidak sepatutnya hanya dipahami sebagai pembagian posisi dalam koalisi politik. Kepentingan menjaga stabilitas harus berjalan seiring dengan kebutuhan memperkuat kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

MPR pun menghadapi tanggung jawab kelembagaan yang tidak ringan. Verifikasi persyaratan calon, keterbukaan prosedur persidangan, dan kepastian dasar hukum pengisian jabatan harus menjadi perhatian utama. Pengalaman polemik persyaratan pendidikan sebelumnya semestinya menjadi pelajaran untuk memperbaiki ketelitian administrasi negara.

Pada akhirnya, persoalan wakil presiden bukan semata-mata mengenai siapa yang akan menduduki jabatan hingga 2029. Lebih mendasar, persoalan ini menguji kemampuan lembaga negara menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik sesaat.

Menjelang 9 Desember, publik berhak memperoleh kepastian mengenai dasar hukum, tahapan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebab, kekuatan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan.

Konstitusi harus tetap menjadi panglima, termasuk ketika hukum bersentuhan dengan mereka yang berada di puncak kekuasaan. (*)

Leave a Reply