Catatan Forum Senja

Oleh: Dr. M. Harry Mulya Zein, Rektor Universitas Pramita Indonesia, dan Kolumnis Produktif tentang Tata Kelola Pemerintahan di berbagai media pers.

M. Harry Mulya Zein

INDONESIA perlu belajar dari pendekatan China dalam menempatkan daur ulang sebagai penyangga industri. Barang bekas dipandang sebagai cadangan material yang dapat kembali menggerakkan produksi.

Bagi Indonesia, pendekatan ini membuka peluang memperbaiki pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pasokan bahan baku domestik. Kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah membangun sistem yang terhubung.

Dalam gambaran perkembangan China yang menjadi bahan pembahasan ini, kekuatan daur ulang bertumpu pada hubungan antara pengumpul, pengolah, dan pabrik pengguna.

Plastik, kardus, serta logam bekas memperoleh nilai karena tersedia industri yang menyerapnya. Ketika bahan baku baru semakin mahal, material daur ulang menjadi alternatif yang lebih menarik.

Gagasan “tambang perkotaan” menjadi pelajaran penting. Sumber daya tersimpan dalam kendaraan, peralatan elektronik, dan kemasan yang telah digunakan. Untuk Indonesia, pendekatan tersebut dapat menjadi acuan dalam membangun jaringan pengumpulan yang terhubung dengan industri. Bentuk pelaksanaannya perlu mengikuti kondisi wilayah dan kemampuan daerah.

Peluangnya cukup besar. Bappenas pada Desember 2025 menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 5,5 juta ton sampah plastik per tahun, tetapi baru 22 persen yang dikumpulkan untuk didaur ulang. Utilisasi industri daur ulang plastik disebut baru sekitar 40 persen. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya memperbaiki hubungan antara sumber material dan kapasitas pengolahan.

Perbandingan dengan China mengarahkan perhatian pada kesinambungan pasokan. Banyaknya sampah belum menjamin tersedianya bahan baku bermutu. Plastik bercampur sisa makanan memerlukan pengolahan tambahan, sedangkan kardus basah kehilangan kualitas. Pemilahan, pengangkutan, dan kepastian pembeli harus dibangun sebagai satu rangkaian pelayanan.

Dalam ilmu pemerintahan, persoalan ini menyangkut kemampuan mengoordinasikan kewenangan. Elinor Ostrom dalam Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global Environmental Change (2010) menjelaskan manfaat tindakan berbagai pusat pengambilan keputusan pada skala berbeda. Jika diterapkan pada Indonesia, pendekatan ini memberi ruang bagi prakarsa daerah sekaligus menuntut koordinasi dan pembelajaran antarpemerintah.

Pemerintah pusat perlu menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan kebutuhan industri, menetapkan standar mutu, serta menyediakan dukungan pembiayaan. Bantuan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah yang tertinggal memerlukan pendampingan teknis dan sarana dasar agar mampu meningkatkan pelayanan, kemudian mengembangkan kemitraan usaha.

Provinsi berperan menghubungkan kebutuhan lintas wilayah. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kerja sama antardaerah, melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.

Mandat itu dapat diwujudkan melalui pemetaan sumber material, fasilitas pengolahan, kebutuhan pabrik, dan ongkos pengiriman. Gubernur bersama bupati dan wali kota dapat mengembangkan fasilitas bersama apabila lebih layak secara ekonomi. Perjanjiannya harus mengatur pembagian biaya, tanggung jawab lingkungan, standar pelayanan, dan manfaat bagi setiap daerah.

Kabupaten/kota menentukan keberhasilan pelayanan sehari-hari. Pasal 9 undang-undang yang sama mengatur kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota. Bupati dan wali kota perlu memastikan pengumpulan terpilah, fasilitas yang berfungsi, serta pengawasan operator. Warga membutuhkan kepastian bahwa sampah yang telah dipilah tetap ditangani secara terpisah.

Pelaksanaannya harus masuk ke perencanaan dan anggaran daerah. Bappeda menyelaraskan sasaran, dinas lingkungan hidup mengawal pelayanan, dan perangkat daerah bidang industri mempertemukan pemasok dengan pembeli. DPRD mengawasi penggunaan anggaran serta pencapaiannya. Setiap sasaran perlu memiliki penanggung jawab dan jadwal evaluasi.

Hubungan dengan pelaku usaha juga memerlukan aturan yang adil. Chris Ansell dan Alison Gash dalam Collaborative Governance in Theory and Practice (2008) menekankan kepercayaan, kepemimpinan, dan perhatian terhadap ketimpangan sumber daya. Penerapannya menuntut keterlibatan pemulung, pengepul, dan bank sampah dalam perumusan kemitraan, termasuk harga, mutu, serta pembayaran.

Di sinilah pembelajaran dari China perlu disesuaikan. Indonesia harus memperkuat jaringan pengumpulan yang telah hidup di masyarakat. Harga transparan, timbangan akurat, pembayaran tepat waktu, dan perlindungan kerja akan membantu menjaga pasokan sekaligus memperbaiki penghidupan pengumpul.

Penerapan di seluruh Indonesia membutuhkan pilihan sesuai kondisi wilayah. Daerah kepulauan memerlukan konsolidasi pengiriman, sedangkan kawasan industri dapat mengembangkan jaringan pemasok di sekitarnya. Keberhasilan diukur dari material yang terserap, residu yang berkurang, biaya pelayanan, dan pendapatan pekerja.

China memberi pelajaran tentang nilai strategis material bekas. Indonesia perlu menerjemahkannya melalui pemerintahan yang mampu menghubungkan pelayanan daerah dengan kebutuhan produksi. Sampah akan menjadi penyangga industri ketika setiap tingkat pemerintahan memastikan sumber daya itu menemukan jalan kembali ke pabrik.(*)

Leave a Reply