Integritas birokrasi tidak akan terbentuk tanpa pengawasan efektif, terukur, dan terlembaga. Selain itu, pengawasan harus ditopang teknologi digital yang memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dapat dipantau secara terbuka.
(Dr. M. Harry Mulya Zein, Pakar Ilmu Pemerintahan, Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Universitas Indonesia)
