Tiga Puluh Tiga Tahun Perjalanan Kota Tangerang- Banten

Catatan: Dr. M. Harry Mulya Zein, Pakar Ilmu Pemerintahan, dosen UI dan IPDN, Sekretaris Daerah Kota Tangerang  (2004).

Pada suatu pagi di bulan Ramadhan 1993, langit Kota Tangerang tampak cerah seolah ikut menyambut takdir baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 telah melahirkan Kotamadya Tangerang. Namun sejarah bukan hanya tertulis di lembar negara—ia juga terpatri di ruang terbuka, di tanah yang dipijak bersama.

Pelantikan Penjabat Walikotamadya Tangerang tidak berlangsung di ruang tertutup yang sunyi. Ia digelar di ruang publik: Lapangan Ahmad Yani. Lapangan itu menjadi saksi bisu, menyimpan gema takbir Ramadhan dan tepuk tangan warga yang memadati sekelilingnya. Di tempat itulah amanah pemerintahan kota pertama kali diikrarkan di hadapan masyarakatnya sendiri.

Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini, seorang Letnan Jenderal purnawirawan, hadir melantik. Meski kala itu statusnya telah demisioner, kewajiban konstitusional tetap dijalankan. Momentum itu menjadi simbol bahwa roda pemerintahan tak boleh berhenti, bahkan di tengah transisi politik nasional. Tangerang, yang baru saja berdiri sebagai entitas otonom, menerima estafet sejarahnya di ruang terbuka, disaksikan rakyatnya.

Amanah itu dipikul oleh Drs. H. Djakaria Machmud. Sosok yang dikenal work aholic ini memulai babak pembangunan dengan energi yang nyaris tak mengenal lelah. Jalan-jalan diperlebar, drainase dibenahi, infrastruktur dasar dipacu. Kota yang dulunya Kota Administratif Tangerang, dipimpin Bapak Drs. H. YITNO, dan lebih dikenal sebagai wilayah penyangga mulai membentuk identitasnya sendiri.

Di atas lahan yang dahulu sunyi, dirancang pusat pemerintahan—Puspem—sebagai simbol tata kelola yang modern. Bersamaan dengan itu, berdiri megah Masjid Raya Al-Azhom, dengan kubah besarnya yang kelak menjadi ikon kota. Infrastruktur dan spiritualitas dibangun berdampingan, seolah menegaskan bahwa kemajuan fisik harus seiring dengan kedalaman nilai.

Estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada Drs. H. Mohamad Thamrin. Di masa transisi Reformasi, ia merapikan administrasi aset dan keuangan daerah. Fondasi birokrasi diperkuat agar bangunan yang telah dirintis tidak goyah. Puspem disempurnakan, Masjid Al-Azhom diresmikan sebagai ruang ibadah sekaligus kebanggaan kolektif.

Periode berikutnya dipimpin oleh Dr. H. Wahidin Halim selama dua periode. Ia menaruh perhatian besar pada pendidikan. Sekolah-sekolah diperbanyak, kualitas layanan ditingkatkan, akses diperluas. Tangerang tak lagi hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusianya.

Lalu datang era Dr. H. Arief R. Wismansyah dengan visi digital city. Teknologi masuk ke ruang-ruang pelayanan publik. Perizinan dipermudah, pengaduan terintegrasi, birokrasi didorong lebih transparan. Selama satu dekade, Tangerang bertransformasi mengikuti arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Kini, tongkat estafet berada di tangan Drs. H. Sachrudin. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan dan menjawab persoalan kota modern: urbanisasi, lingkungan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Namun jika kita kembali sejenak ke Lapangan Ahmad Yani, tempat pelantikan itu berlangsung, kita akan mengingat bahwa perjalanan tiga puluh tiga tahun ini bermula dari ruang terbuka—dari janji yang diucapkan di hadapan rakyat. Lapangan itu mungkin kini dipenuhi aktivitas warga, upacara, atau sekadar tempat anak-anak berlari. Tetapi tanahnya menyimpan jejak sejarah: hari ketika Kota Tangerang resmi menapaki jalannya sendiri.

Tiga puluh tiga tahun kemudian, kota ini telah berubah. Jalan-jalan ramai, gedung-gedung berdiri, sistem digital menghubungkan warga dengan pemerintahnya. Namun esensinya tetap sama: komitmen untuk melayani dan membangun.

Kota Tangerang adalah cerita tentang kesinambungan. Tentang pemimpin yang datang dan pergi, tetapi cita-cita yang tetap menyala. Dan semua itu pernah dimulai di sebuah lapangan, pada pagi Ramadhan, ketika sejarah diproklamasikan bukan hanya melalui teks undang-undang, tetapi juga melalui janji di hadapan rakyatnya sendiri.