Oleh: Khairul Fahmi
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
Bagi negara menengah seperti Indonesia, tatanan multipolar semacam ini menuntut strategi bertahan yang lebih canggih.
DI tengah dunia yang kian retak oleh konflik, perang dagang, dan rivalitas kekuatan besar, pertanyaan tentang arah diplomasi Indonesia menjadi semakin relevan.
Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan jawabannya secara tegas. Bukan hanya melalui podium di ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2026 pada Rabu, 14 Januari lalu, tetapi juga lewat tulisannya yang terbit di The Jakarta Post sehari setelahnya.
Artikel bertajuk “Building Dynamic Resilience in a Fragmented World” tersebut harus dibaca lebih dari sekadar opini rutin atau pengisi kolom semata. Ia adalah manifestasi tertulis dari strategi besar yang disampaikan dalam PPTM.
Di balik deretan kalimatnya, tersimpan sebuah proklamasi arah atau doktrin kebijakan yang menuntut pembacaan cermat, karena di sanalah letak jawaban bagaimana Indonesia akan berselancar di tengah ombak ketidakpastian global yang kian ganas.
Sugiono memulai dengan diagnosa yang jujur namun suram, bahwa dunia saat ini bukan hanya sulit dipahami, tetapi juga sulit diandalkan. Hukum internasional yang seharusnya menjadi pagar pembatas kini sering diterabas. Ekonomi global yang dulu menjanjikan kemakmuran bersama kini dipolitisasi. Sementara konflik regional di tempat jauh, bisa seketika berdampak pada harga pangan di pasar-pasar tradisional kita. Dalam lanskap yang digambarkan seperti “hutan rimba”, ketergantungan berlebihan adalah risiko fatal, dan netralitas pasif tidak lagi memberi perlindungan yang memadai.
Bagi negara menengah seperti Indonesia, tatanan multipolar semacam ini menuntut strategi bertahan yang lebih canggih. Diagnosa Sugiono, beresonansi kuat dengan konsep Multiplex World yang diperkenalkan pakar hubungan internasional Amitav Acharya. Dalam tatanan dunia yang tidak lagi memiliki satu pusat gravitasi tunggal dan penuh dengan aktor yang saling berkompetisi, ketidakpastian adalah norma baru.
Di sinilah Sugiono memperkenalkan konsep dynamic resilience atau ketahanan dinamis sebagai responsnya. Ini adalah jawaban teknokratis atas visi politis Presiden Prabowo, bahwa diplomasi yang “gagah” di luar harus ditopang oleh otot-otot yang “kuat” di dalam.
Tandem Strategis: Icebreaker dan System Builder
Doktrin ini tidak berdiri di ruang hampa. Untuk memahaminya secara utuh, kita harus melihatnya sebagai satu paket tak terpisahkan dengan langgam kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebagaimana sempat saya ulas dalam tulisan “Prabowo’s Living Diplomacy” di Independent Observer akhir tahun lalu, diplomasi Indonesia di bawah Prabowo telah “hidup kembali” sebagai instrumen kepemimpinan nasional.
Jika sepanjang tahun 2025 Presiden Prabowo memainkan peran sebagai Strategic Icebreaker yang mendobrak kebuntuan geopolitik dengan gaya yang agresif, personal dan penuh nyali, maka di tahun 2026 ini, Menlu Sugiono secara sadar memosisikan dirinya sebagai system builder.
Ini adalah pembagian peran (orkestrasi) yang sangat strategis. Analisis saya sebelumnya menyoroti bagaimana Presiden mengambil panggung utama untuk menegaskan posisi moral dan politik bebas aktif. Kini, Sugiono hadir sebagai arsitek yang memastikan bahwa manuver tingkat tinggi Presiden tersebut memiliki landasan domestik dan institusional yang kokoh. Tanpa sistem yang dibangun Sugiono, manuver Presiden berisiko keropos di kaki-kaki.
Menjawab Kritik “Ferrari Tanpa Pengemudi””
Dalam konteks orkestrasi inilah kritik yang sempat mengibaratkan Kementerian Luar Negeri seperti “Ferrari tanpa pengemudi”, sebuah metafora tajam yang sempat dilontarkan mantan Wakil Menlu Dino Patti Djalal akhir tahun lalu, menemukan jawabannya secara proporsional. Kritik tersebut wajar muncul karena publik terbiasa dengan gaya diplomasi konvensional di mana Menlu menjadi wajah yang dominan.
Namun, realitas hari ini berbeda. Mobil “Ferrari” diplomasi Indonesia sesungguhnya tidak kehilangan pengemudi. Ia memiliki Presiden Prabowo yang memegang kemudi di jalur cepat sirkuit global, bermanuver di tikungan tajam rivalitas blok besar. Sementara itu, Menlu Sugiono berperan sebagai kepala mekanik dan navigator yang memastikan mesin tidak panas, bahan bakar tersedia, dan sasis tahan benturan.
Sugiono bekerja di ruang mesin diplomasi untuk memastikan kebijakan luar negeri tidak lagi berjarak, melainkan membumi dan berpusat pada manusia (people-centered). Ia meruntuhkan sekat usang antara urusan domestik dan luar negeri. Bagi Sugiono, diplomasi harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Prinsipnya jelas: foreign policy starts at home. Tanpa ketahanan domestik (resiliensi) dalam hal pangan, energi, dan perlindungan warga, konsep living diplomacy yang dijalankan Presiden hanya akan menjadi slogan tanpa daya tawar (leverage).
Kewarasan Geopolitik
Yang ditawarkan Sugiono bukan idealisme kosong. Ini adalah bentuk kewarasan geopolitik, yaitu kemampuan membaca batas kekuatan sendiri sekaligus memaksimalkan peluang. Pada level implementasi, langkah diplomasi ekonomi yang berfokus pada diversifikasi pasar dan hilirisasi industri adalah wujud kewarasan itu. Pilihan multilateralisme selektif, seperti keputusan berani untuk merangkul BRICS namun tetap menjaga akses ke OECD, bukanlah sinyal kebingungan arah.
Langkah ini mencerminkan apa yang disebut Hedley Bull dalam The Anarchical Society sebagai peran negara dalam menjaga ketertiban internasional melalui aturan dan keseimbangan, bukan sekadar dominasi. Indonesia memperluas opsi (strategic autonomy) agar tidak didikte oleh satu blok kekuatan saja, sekaligus menjaga relevansinya sebagai penjaga stabilitas kawasan.
Pada akhirnya, diplomasi resilien menuntut keterlibatan yang lebih cerdas, berlapis, dan berbasis kapasitas nasional. Bebas-aktif tidak ditinggalkan, tetapi justru diperbarui agar relevan dengan dunia yang lebih keras.
Diplomasi Indonesia di bawah tandem Prabowo-Sugiono memilih untuk berdiri tegak. Agresif dalam visi di bawah komando Presiden, namun kuat dan resilien secara sistem di bawah pengelolaan Menlu. Dalam dunia yang penuh guncangan, ketahanan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan prasyarat bagi kelangsungan diplomasi itu sendiri. Keraguan publik telah dijawab dengan doktrin yang jelas, kini saatnya pembuktian kerja di lapangan. (Sumber: indonesiadefense.co
Jumat, 16 Januari 2026)
Catatan Forum Senja 
Leave a comment