Peresensi: Mohammad Nasir (Mantan Wartawan Harian Kompas, Penulis Kehidupan)
- Judul Buku: Transformasi Birokrasi Pada Abad 4.0
- Penulis: Dr. Drs. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
- Penerbit: PT SADA KURNIA PUSTAKA, Serang, Banten (November, 2023)
- Tebal: 110 Halaman.
Menggaungkan Kembali Semangat Reformasi dan Pengendalian Banjir
BELAKANGAN ini banyak orang bertanya mana wujud gerakan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa tahun 1998. Mana hasilnya? Jangan-jangan sekarang sudah mati?
Banyak pertanyaan bermunculan dan bahkan banyak pernyataan sinis di media sosial yang terasa “menghakimi” pejabat negara, ketika melihat situasi negeri seperti sekarang.
Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara akhir November 2025 yang diduga selain curah hujan tinggi juga penggundulan hutan secara tidak bertanggung jawab di kawasan hutan Bukit Barisan.
Beberapa bulan menjelang menjelang akhir 2025, terdengar kembali istilah reformasi. Istilah ini terdengar ketika ada rencana pembenahan Kepolisian Repoblik Indonesia (Polri) dari Presiden Prabowo Subianto. Maka dibentuk lah tim reformasi Polri. Hasil kerja tim reformasi Polri hingga Desember 2025 juga masih ditunggu.
Buku ini, seperti disebutkan penulisnya untuk menggaungkan kembali esensi reformasi. Melanjutkan perjuangan para mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut reformasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Transformasi Birokrasi Pada Abad 4.0 ditulis oleh pakar ilmu pemerintahan Indonesia Dr M. Harry Mulya Zein. Meskipun diterbitkan tahun 2023, buku ini kalau dibaca sekarang dan mungkin 20 tahun mendatang masih mengandung kebaruan.
Bahkan buku ini, tidak sekadar menggaungkan kembali semangat reformasi, melalui transformasi birokrasi. Akan tetapi lebih dari reformasi, karena di dalamnya banyak materi tentang pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi internet, serta membangun perkotaan atau kawasan pemerintahan yang peduli lingkungan (green goverment)
Di era peradaban 4.0 ini memang menjadi tantangan khas transformasi birokrasi di zaman ini. Maka buku ini oleh penulisnya ditambah materi e-government, keterbukaan penerintahan di era online.
“E-government adalah sistem teknologi informasi yang dikembangkan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik, memberikan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat.
Pengembangan dan implementasi e-government memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003” (Bab 2).
Namun, penerapan e-government di Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya adalah keterbatasan regulasi sebagai payung hukum.
Ditulis dalam buku yang juga tersedia dalam bentuk online ini bahwa perkembangan teknologi yang cepat dan luas menyebabkan ketidakseimbangan, dan digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Baik sektor pemerintah maupun swasta telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini.
Dari pengalamannya sebagai birokrat dan pengajar ilmu pemerintahan, Harry mengakui bangsa ini sulit melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, karena seperti pada tahun 2010, bangsa ini disibukkan dengan isu maraknya dunia percaloan.
Sejumlah media massa menyimpulkan bahwa bangsa ini pantas disebut bangsa seribu calo. Patut kita akui bahwa maraknya percaloan di negeri ini tidak terlepas dari kurang maksimalnya kinerja birokrasi dan badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Hal. 23)
“Itu juga yang terjadi pada kasus percaloan anggaran pembangunan daerah yang sempat mencuat ke ranah publik. Para calo menjanjikan akan memuluskan besaran anggaran yang diturunkan untuk daerah atau menambah jumlah anggaran yang bisa diturunkan dengan imbalan tertentu atau nilai fee tertentu. Karena itu, pemberian pelayanan publik yang maksimal merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk berperang melawan praktek percaloan”. (Hal. 23)
Dalam buku ini penulis juga mengingatkan tugas pokok aparatur negara terkait tanggung jawab penanggulangan banjir, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Bahasan penanggulangan potensi banjir dipertegas oleh penulis dalam buku ini, dan kemudian dimasukkan bab khusus, yaitu bab 4 (Menggagas Green Government).
Kalau kita baca buku sebelumnya, berjudul Reformasi Birokrasi Belajar dari Daerah (2011) yang juga ditulis M. Harry Mulya Zein, terdapat bahasan yang sama soal banjir. Dalam buku lanjutan ini penulis memasukkan lagi ke dalam Bab 4 (Menggagas Green Government). Ini bukan kesalahan, tetapi kesengajaan karena mungkin penulis melihat urgensi antisipasi bencana banjir.
Banyak pejabat pemerintah yang masih mengabaikan faktor ekologi dalam membangun perkotaan atau kawasan pusat pemerintahan. Akibanya terjadi banjir di mana-mana.
Bagi pembaca yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan merasakan apa yang ditulis dalam buku ini, karena Jabodetabek diambil untuk studi kasus penulisan tentang banjir.
“Buku ini berisi tentang pemahaman mendalam mengenai transformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan Abad 4.0. Penulis
berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan pandangan yang
berguna bagi pembaca dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks di era digital ini,” tulis Harry dalam bab pendahuluan.
Pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia, telah menuntut Pemerintah Indonesia terus berupaya menggulirkan gerakan reformasi.
Birokrasi yang bekerja secara profesional kini menjadi indikator negara maju. Mengutip teori Max Weber, birokrasi modern lahir atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan lahir karena sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun kharismatis.
Buku ini terasa lebih formal setelah diberi pengantar oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M. (November 2023). Di IPDN ini lah penulis buku juga mengajar.
Saya sepakat apa yang ditulis Prof Hadi Prabowo bahwa buku yang ditulis M. Harry Mulya Zein ini sangat relevan terhadap proses transformasi reformasi birokrasi pada era digital.
“Berlatarbelakang seorang birokrat dan akademisi, saudara Dr. H. M. Harry Mulya Zein cukup mumpuni dan konsisten berbicara soal gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, buku ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan reformasi birokrasi di era revolusi digital 4.0. Atas nama Rektor IPDN saya mengapresiasi terbitnya buku ini,” tulis Hadi Prabowo. (*)
Catatan Forum Senja 