KOLOM: Rachmad Bahari

Sesidheman

Oleh: Rachmad Bahari,
Soloensis.

BAGI penggemar kesenian Jawa, utamanya seni musik dan wayang kulit, lagu langgam Sesidheman yang dimainkan dalam laras slendro 9 itu bukan hal yang asing.

Lagu langgam Sesidheman karya Ki Sukron Suwondo – dalang dari.Blitar – yang sering dinyanyikan pada adegan limbukan dan gara-gara itu, konon menurut penciptanya sering dinyanyikan secara tidak pas dalam interpretasi makna liriknya maupun bunyi ujaran katanya.

Misalnya kutha gedhe sering dilafalkan sebagai kota gedhe nama suatu kawasan di Yogyakarta. Padahal yang dimaksud adalah kota besar.

Oleh karenanya dalam suatu pertunjukan si pencipta itu menyuruh pesindhen kondang Nyi Sukesi Rahayu untuk menyanyikan langgam Sesidheman itu secara benar.

Nyi Sukesi Rahayu yang juga menantu Ki Sukron Suwindo, istri dalang kindang Ki Cahyo Kuntadi sekaligus dosen ISI Surakarta itu, terkenal karena lugas dalam membunyikan kata per kata dalam lirik lagu dengan artikulasi dan bunyi ujaran secara jelas.A,i,u,e,o diucapkan secara jelas dalam membawakan lagu.

Meskipun judul lagu Sesidheman atau hubungan dalam senyap, bunyi vokal yang diucapkan haris jelas dan sampai di telinga khalayak dengan pas.

Istilah sesidheman dalam budaya Jawa secara kontekstual mengarah pada hubungan asmara tidak resmi yang dilakukan secara senyap, atau lebih jelasnya perselingkuhan.

Kalau ada dua pemimpin yang melakukan pertemuan dalam senyap, apakah secara kontekstual dapat dilakukan interpretasi ala Jawa sebagaimana diteorikan oleh ahli antropologi simbolik Clifford Geertz dalam the Interpretation of Cultures, sebagai deskripsi tebal (thick description) ?

Hal itu bisa adanya dimaknai sebagai relasi komunikasi yang spesifik.. Interpretasi makna (the interpretation of meaning) ala Geertz itu bisa menghasilkan analisis mendalam dengan selaksa tafsir secara kontekstual ala Jawa.

Pakubuwana IV dalam Serat Wulangreh menyatakan seorang pemimpin haruslah “anteng jatmika ing budi”. Pemimpin haruslah bisa berlaku dan bersikap tenang memegang teguh sopan santun, dan berbudi luhur. Pemimpin harus tegas, kata dan perbuatannya sama. Jika ada pemimpin yang plin-plan, dan menabrak hukum, menurut Wulangreh itu sejatinya bukan pemimpin yang bisa dijadikan panutan.

Bertemu ala sesidheman yang dilakukan Jokowi dengan bertandang ke kediaman Prabowo Subianto, tentu bisa mendatangkan aneka tafsir liar. Apalagi sesudahnya tidak ada keterangan apapun tentang apa yang tetjadi dalam pertemuan empat mata antara presiden ke-7 dan presiden ke-8 itu.

Prabowo Subianto meskipun bernama Jawa dididik secara Barat yang suka keterusterangan dan lugas antara kata dan perbuatan tentu risih dengan model dan relasi komunikasi selintutan ala Jokowi itu, walaupun kita juga akhirnya tahu kelugasan itu sekarang bersulih menjadi omon-omon belaka.

Interpretasi yang paling masuk akal adalah permintaan untuk diberikan asylum bagi diri dan seluruh anggotanya bila bola liar kasus ijazah terus menggelinding menjadi bola salju yang tak terhentikan. Minta perlindungan di awal perlu dilakukan sebagai antisipasi bila hal yang bisa menjadi mimpi buruk yang menakutkan melanda Jokowi sekeluarga.

Yang kedua adalah adanya chantage atau pengancaman, karena Jokiwi memegang kartu truf atas Prabowo Subianto ketika menjadi menteri pertahanan. Ingat Jokowi selalu bilang bahwa pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran adalah sepaket, artinya “mati siji mati kabeh”. Jika Gibran dimakzulkan Prabowo juga harus. Padahal tidak seperti itu. Wapres Mohammad Hatta mundur sendirian. Presiden Soeharto juga melakukan hal yang sama. Demikian juga ketika Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan MPR. Entah logika apa yang dipakai Jokowi ketika mengucapkan kata sepaket tang bisa dimaknai sebagai political chantage secara halus itu.

Supaya tidak melahirkan berbagai interpretasi spekulatif, sebaiknya para pemimpin itu yang lugas saja, jangan suka sesidheman yang berujung pada perselingkuhan politik.

Jika Bapak Konstitusi Prof. Dr. Mr. Soepomo merumuskan negara integralistok atau negara kekeluargaan, maka yang diutamakan adalah kepentingan seluruh bangsa dan segenap Tumpah Darah Indonesia. Dan, tentu bukan pula direduksi menjadi kepentingan keluarga antarac kekuarga Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan keluarga Kutai Utara Sumber Banjarsari Surakarta. Jika demikian halnya, maka bangsa ini celaka karena telah salah memilih pemimpin.